Bible Films

Bible Films Blog

Roni-publikasi

Roberto Akyuwen: MENENTUKAN PRIORITAS ALOKASI DANA DEKONSENTRASI DA...

Roberto Akyuwen: MENENTUKAN PRIORITAS ALOKASI DANA DEKONSENTRASI DA...: "Roberto AkyuwenWidyaiswara Madya Balai Diklat Keuangan Yogyakarta 1. PendahuluanMenteri Keuangan menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK..."

Roni-publikasi

Pemerintah Terus Pacu Infrastruktur

Jakarta, SINDO - Senin, 27 September 2010

Pemerintah bertekad memacu pembangunan infrastruktur agar pertumbuhan ekonomi lebih berkualitas.Untuk itu,anggaran infrastruktur dan belanja pegawai akan diseimbangkan.

Menteri Perekonomian Hatta Rajasa mengatakan, dunia internasional menilai prospek ekonomi Indonesia semakin cerah, terbukti dengan pertumbuhan yang mencapai 6,2% di kuartal II/2010 dan 5,9% (year on year) sepanjang semester I/2010.Kendati demikian, agar ekonomi tidak overheating karena permintaan (demand) tidak sesuai dengan pasokan (supply), infrastruktur harus digenjot di samping perbaikan sektor industri manufaktur. Dia mencontohkan masih minimnya sarana infrastruktur dasar. “Sekarang, akses masyarakat kepada air minum baru 50%,pada tahun 2014 sudah harus 70%.Sanitasi baru mencapai 54%,pada 2014 harus sudah mencapai 100%.

Sementara panjang jalan baru 86.300 kilometer,”ujarnya di Jakarta baru-baru ini. Terkait dengan itu,lanjut Hatta, pemerintah akan menyeimbangkan anggaran antara belanja aparatur negara dengan belanja modal, khususnya untuk infrastruktur.Dia mengakui, banyak belanja untuk aparatur negara, terutama di daerah, yang membuat porsi belanja untuk infrastruktur menjadi kecil. “Ini menjadi pembahasan khusus untuk penajaman anggaran baik itu di APBN dan APBD,”ujarnya. Hatta menuturkan, pemerintah akan membuat grand design berapa jumlah aparatur yang ideal di tiap kabupaten dan provinsi. Dengan begitu, akan diketahui berapa porsi belanja pegawai yang tepat di APBN dan APBD.“Dengan demikian, ada ruang fiskal untuk belanja modal ataupun bantalan kalau terjadi sesuatu,”katanya.

Dia menambahkan pemerintah harus mempercepat pembangunan infrastruktur. Namun, pembangunan infrastruktur tidak bisa hanya mengandalkan dana dari APBN, tapi juga perlu melibatkan swasta dalam mekanisme kerja sama swasta pemerintah (private public partnership/PPP). Ketua Umum Gabungan Perusahaan Farmasi Anthony Charles mengatakan, sepintas ekonomi Indonesia menunjukkan tren positif, namun tanpa pertumbuhan yang berkualitas karena minimnya investasi. “Investasi butuh dana, terutama untuk infrastruktur, tapi APBN saja tentu tidak cukup,” katanya,kemarin.

Anthony mencontohkan,untuk proyek infrastruktur Kementerian Pekerjaan Umum, anggaran yang ada hanya cukup untuk pemeliharaan (maintenance), bukan untuk pembangunan infrastruktur dasar yang baru, seperti jalan ataupun irigasi. “Sudah cukup lama ditawarkan proyek-proyek infrastruktur di luar Jawa,namun tidak ada yang tertarik,”ujarnya. Dia menilai, seharusnya pembangunan infrastruktur di luar Jawa dikerjakan oleh pemerintah. Mengenai anggaran, pemerintah bisa menaikkan defisit APBN dari 1,7% menjadi 2%.

“Defisit bisa ditambah asal untuk pembangunan infrastruktur, jangan untuk belanja pegawai,”ungkapnya. Sebelumnya, mantan Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) yang juga Ekonom Universitas Gajah Mada (UGM) Anggito Abimanyu mengatakan, infrastruktur menjadi daya tarik investasi. Dengan infrastruktur yang berkualitas, investasi akan membaik. Menurut dia,dengan memperlebar defisit anggaran sebesar 0,1% menjadi 1,7%, maka ada tambahan sekitar Rp7 triliun yang dapat dipergunakan secara optimal untuk pengadaan infrastruktur. Masalah infrastruktur juga menjadi sorotan dalam Musyawarah Nasional (Munas) VI Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia yang baru saja berakhir.

Salah satu rekomendasi Munas VI Kadin menyebutkan, kurang tersedianya infrastruktur (sarana dan prasarana) di Indonesia. Oleh karena itu, harus ada pengelolaan yang jelas dan tunggal.Mekanisme kerja sama pemerintah dan swasta (PPP) dalam pembangunan infrastruktur agar dapat dijalankan dengan tetap memperhatikan prinsip tata kelola yang baik (good governance).

Tekan Kemiskinan

Sementara itu, ekonom Indef Aviliani berharap pemerintah dapat meningkatkan infrastruktur di sektor pertanian guna menciptakan lapangan kerja dan menekan angka kemiskinan.“Cara mengurangi kemiskinan adalah dengan transmigrasi sukarela dan memperbaiki infrastruktur pertanian,” ujarnya. Menurut dia, selain menyerap tenaga kerja yang besar,sektor pertanian juga bisa mengajarkan masyarakat untuk menjadi industriawan. Saat ini, banyak masyarakat yang enggan untuk menjadi petani karena dianggap tidak menguntungkan.

Dia meyakini, jika pemerintah mampu membangun infrastruktur yang memadai di sektor pertanian, angka kemiskinan dapat ditekan. Seperti diketahui, pemerintah menargetkan angka kemiskinan tahun ini di level 13,5%. (bernadette lilia nova)

Roni-publikasi